Esposin, SOLO -- Rencana Tim Transisi Kemenpora menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tahun ini mendapat respons kurang positif dari beberapa anggota PSSI, salah satunya adalah Persis Solo. Klub Kota Bengawan yang memiliki hak suara dalam Kongres PSSI ini pesimistis rencana itu bakal berjalan lancar.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
Sebelumnya, Tim Transisi memang berniat menggelar KLB guna membentuk kepengurusan baru PSSI, menggantikan kepengurusan saat ini yang dipimpin oleh La Nyalla Mattaliti. Setelah kepengurusan baru itu terbentu, baru lah kompetisi baik Indonesia Super League (ISL) maupun Divisi Utama bisa bergulir.
Anggota Pokja Komunikasi Tim Transisi, Cheppy T. Wartono, kepada Esposin, beberapa waktu lalu, mengaku KLB rencana digelar akhir tahun ini. Namun, sebelum KLB itu digelar Tim Transisi akan lebih dulu menyelenggarakan sarasehan nasional dengan mengundang para anggota PSSI, pengamat sepak bola nasional serta perwakilan dari para suporter.
“Sarasehannya saat ini sedang kami rundingkan. Rencana akhir bulan ini [September] bisa kami gelar,” ujar Cheppy.
Namun, rencana KLB ini disikapi Persis dengan pesimistis. Persis menilai Tim Transisi tidak memiliki dasar yang kuat untuk menggelar KLB.
“Sepertinya akan sulit digelar karena sesuai AD/ART PSSI KLB itu yang berhak menggelar para anggota. Selain itu dasarnya apa dulu KLB itu harus digelar. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh Tim Transisi. Selama ini alasan pembekuan PSSI saja belum jelas. Kenapa?” ujar CEO Persis, Paulus Haryoto, saat dihubungi Esposin, Sabtu (12/9/2015).
Paulus menilai seharusnya TimTransisi lebih fokus untuk Menpora, Imam Nahrawi, dengan PSSI.Jika hal itu terlaksana, maka diyakininya pembekuan PSSI bisa segera berakhir dan kegiatan persepakbolaan di Tanah Air, termasuk kompetisi, bisa kembali berjalan seperti sedia kala.
Senada juga diungkapkan Penasehat Persis, Hong Widodo. Mantan pelatih Persis di era 1990-an itu menilai untuk menggelar KLB, Tim Transisi harus lebih dulu mendapat persetujuan minimal 2/3 anggota PSSI.
“Nah kalau semua anggota enggak setuju berarti KLB enggak bisa digelar. Kalau Tim Transisi tetap ngotot berarti itu membentuk kepengurusan baru dan belum tentu bisa mengakhiri sanksi FIFA,” terang Hong. (Imam Yuda Saputra/JIBI/Solopos)